Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae (kanan) saat pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi V di Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025). Foto: Ulfi/vel

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyoroti persoalan pembebasan lahan dalam proyek jalan tol yang masih menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat.

“Kalau kita dengar tadi laporan dari salah satu wakil bupati, masyarakat belum menerima pembayaran sesuai ekspektasi mereka. Ini berarti negosiasinya belum berjalan dengan baik,” ujar Ridwan kepada Parlementaria usai meninjau progres proyek jalan tol di Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025).

Ia juga, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian ATR/BPN, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten. 

Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi yang kuat antar-lembaga adalah kunci agar proses pembebasan lahan berjalan adil dan transparan.

“Jangan sampai pembangunan jalan tol yang tujuannya mempercepat konektivitas dan pelayanan publik malah menyengsarakan rakyat. Ini tidak boleh terjadi. Harus sama-sama untung: rakyat untung, pengusaha untung, pemerintah pun untung,” tegasnya

Ridwan juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan bagi warga terdampak.

“Tujuan kita membangun jalan tol adalah untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tapi kalau prosesnya merugikan warga, artinya ada yang keliru dan harus dibenahi,” tandasnya.

Komisi V DPR RI, akan terus mengawal proses ini agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan semua elemen memperoleh manfaat dari pembangunan infrastruktur nasional. (upi/aha)